Sejarah Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia

Awal Mula Berdirinya Dapen GKI

Awal mula Dana Pensiun GKI merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun GKI, yang didirikan oleh Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, yang dalam Persidangannya pada tahun 1972 di Bandung memutuskan dan menugaskan kepada Deputat Penatalaksanaan untuk melaksanakannya. Pada tanggal 10 Februari 1973 di hadapan Notaris J.F.B.T. Sinjal, sebagai Ketua dan Sekretaris Deputat Penatalaksanaan Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah, Pdt. Daud Palilu dan Pdt. J.H. Wirakotan  menandatangani Akte Nomor 21  tentang  pendirian  Yayasan  Dana Pensiun GKI dan kemudian pembentukan Dana Pensiunnya mendapat pengesahan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan suratnya Nomor S-034/MK.6/1977 tanggal 9 Maret 1977.


Kemudian disesuaikan terhadap Tata Gereja dan Tata  Laksana Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah yang baru dengan Akta Notaris Ny. Susana Zakaria S.H. Nomor: 56 Tanggal 22 Juni 1991 dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Nopember 1991.


Yayasan Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia tersebut telah disesuaikan dengan Undang-undang Dana Pensiun menjadi Badan Hukum Dana Pensiun dan berdasarkan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 1993 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Gereja Kristen Indonesia, yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: KEP-299/KM.17/1993 tanggal 24 Desember 1993.


Pada akhir tahun 1992 Yayasan Dana Pensiun GKI melepaskan dan mengalihkan dana cadangan khususnya kepada Yayasan Kesejahteraan GKI, dengan seizin Departemen Keuangan Republik Indonesia  dan dengan sepengetahuan dan pengesahan Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Tengah, sehingga Yayasan Kesejahteraan GKI dapat melanjutkan program kesejahteraan untuk para peserta dan para pensiunan Dana Pensiun GKI.


Setelah dilakukan persiapan yang matang, Majelis Sinode GKI Jawa Tengah dalam Persidangan III, yang diselenggarakan pada tanggal 20 ? 23 Juni 1994 di Magelang, mengesahkan Anggaran Dasar Yayasan Kesejahteraan Gereja Kristen Indonesia, yang kemudian ditindaklanjuti dengan  pengesahan di hadapan Notaris Susana Zakaria, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Akta No. 19 tertanggal 12 September 1994. Kedua unit tersebut, yaitu Dana Pensiun GKI dan Yayasan Kesejahteraan GKI merupakan unit yang terpisah tetapi saling melengkapi. Oleh karenanya keanggotaan Dana Pensiun GKI juga menjadi anggota Yayasan Kesejahteraan GKI.  
 
Peraturan Dana Pensiun GKI secara berturut-turut telah mengalami perubahan, dari Keputusan BPMS GKI Jawa Tengah Nomor : 075/BPMS/ps/XI/IV/97 tanggal 25 Nopember 1997 diubah menjadi Keputusan BPMS GKI Jawa Tengah Nomor : 381/BPMS/ps/II/IV/99 tanggal 24 Pebruari 1999, kemudian diubah dengan Keputusan BPMS GKI Jawa Tengah Nomor : 290/BPMS/ps/XI/V/2001 tanggal 16 Nopember 2001, diubah dengan Keputusan BPMS GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah Nomor : 233/BPMSW/wd/II/2004 tanggal 01 Pebruari 2004, dan yang terakhir diubah dengan Surat Keputusan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Tengah Nomor 156/BPMSW/Isp/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun GKI, yang telah mendapat pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor KEP-162/KM.10/2008 tanggal 13 Agustus 2008.